Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dan Sesudah Reformasi

  • Mohammad Tobeng Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Keywords: hak angket, DPR, reformasi

Abstract

Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hak angket, sebagaiĀ  kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah. Pada pelaksanaannya di Indonesia, sebelum reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 sedangkan setelah reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum dan sesudah reformasi. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan hukum normative, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak angket memiliki sifat sebagai keputusan yang normative tanpa ada solusi, bersifat politis dan tidak bersifat yuridis (mengikat).

Published
2021-07-12